MUNA, SULAWESI TENGGARA -Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muna yang sempat mandek akibat himpitan beban utang selama dua tahun terakhir kini mendapatkan angin segar.
Anggaran Daerah Pemkab Muna dipastikan lebih longgar setelah menerima suntikan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp137 miliar, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp113 miliar dan Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH KB) Rp24 miliar.
Tambahan dana segar ini diproyeksikan untuk mengakomodasi penyesuaian gaji ASN, menggenjot kembali proyek infrastruktur, serta menyelesaikan seluruh utang jangka pendek daerah.
Bupati Muna, Bachrun, saat dikonfirmasi baru-baru ini mengaku optimistis dapat melunasi total kewajiban Pemkab sebesar kurang lebih Rp39 miliar pada tahun ini, yang mencakup tunggakan BPJS, insentif dokter RS dr LM Baharuddin, dan tagihan pihak ketiga di luar utang PEN.
Seluruh alokasi anggaran tersebut saat ini sedang dimatangkan oleh pihak eksekutif melalui penyiapan dokumen KUA-PPAS, ujar Bupati Bachrun.
Plt Sekda Muna, La Ode Hafili Pau, juga memastikan bahwa pencairan dana untuk pelunasan utang dan penggerak pembangunan daerah akan segera dieksekusi tepat setelah pembahasan bersama DPRD serta penetapan Perubahan APBD selesai dilakukan nantinya.
0 Komentar