Usulan tersebut diajukan langsung oleh Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu'ti, sebagai upaya perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas gizi siswa di seluruh Indonesia.
Alih-alih bergantung sepenuhnya pada skema katering terpusat, Sekolah-sekolah kini didorong untuk mempersiapkan dapur sendiri dan mengelola proses memasak secara mandiri.
Mengapa Dapur Mandiri?
Prof. Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa model School Kitchen memiliki beberapa keuntungan signifikan:
Kontrol Kualitas Lebih Ketat: Sekolah dapat memastikan kualitas dan kesegaran bahan baku secara langsung, meminimalkan risiko keamanan pangan.
Adaptasi Lokal: Menu dapat disesuaikan dengan ketersediaan bahan lokal dan preferensi siswa di daerah masing-masing, mendukung produk pertanian lokal.
Edukasi Karakter: Dapur sekolah menjadi laboratorium hidup. Proses penyediaan dan pembagian makanan menjadi sarana untuk menanamkan adab makan, hidup bersih, dan tanggung jawab kepada siswa.
“Program MBG ini bukan hanya tentang mengisi perut, tapi juga mengisi karakter. Dengan dapur mandiri, anak-anak belajar menghargai makanan dan prosesnya,” ujar Prof. Mu'ti dalam keterangannya, tepat dihari Guru bulan November 2025 lalu.
Tantangan dan Persiapan Sekolah;
Meski menawarkan solusi, konsep ini tentu menuntut persiapan ekstra dari pihak Sekolah. Sekolah yang akan menjadi penyelenggara School Kitchen diwajibkan memenuhi standar fasilitas dan higiene yang ketat, serta berada di bawah supervisi langsung Badan Gizi Nasional (BGN).
Pihak kementerian juga mengusulkan agar guru dan tenaga kependidikan (Tendik) dilibatkan aktif dalam koordinasi distribusi, dengan potensi pemberian honorarium sebagai insentif atas tugas tambahan ini.
Saat ini, skema final MBG, termasuk mekanime pendanaan dan pelaksanaan Dapur MBG, masih dalam tahap finalisasi lintas kementerian dan akan diresmikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) dalam waktu dekat.
Transisi menuju gizi mandiri di sekolah menjadi babak baru yang menantang sekaligus menjanjikan bagi masa depan kesehatan anak bangsa.
0 Komentar