MUNA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna kembali mencatatkan keberhasilan besar dalam menjemput anggaran dari Pemerintah Pusat. Setelah fokus membenahi infrastruktur jalan, kini giliran sektor pengairan yang mendapat suntikan dana segar. Berkat sinergi dan kolaborasi yang solid, tahun ini Bumi Swasta Sari sukses kecipratan anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi Daerah (IID) sebesar Rp 28,3 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muna, Mustajab, mengungkapkan bahwa dari total 27 titik lokasi yang diusulkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengusulan Irigasi (SIPURI) Kementerian PU pada medio Maret hingga Mei lalu, sebanyak 19 lokasi dinyatakan lolos verifikasi ketat oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari dan Pemerintah Pusat.
"Total anggaran yang sudah teralokasi dengan pasti untuk 19 lokasi ini adalah sebesar Rp 28,3 miliar," ujar Mustajab saat dikonfirmasi, Selasa (16/6/2026).
Anggaran miliaran rupiah tersebut akan dialokasikan secara merata untuk menyentuh berbagai tipe infrastruktur pengairan yang krusial bagi produktivitas petanian warga yakni, Rehabilitasi jaringan utama daerah irigasi (DI) Lupia dan Bahutara, peningkatan Jaringan Tersier di Labulu-bulu dan Bente, pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) menjangkau 14 wilayah strategis, meliputi Pentiro, Tombula, Labunti, Madodo, Lapodidi, Kambawuna, Bone Kacintala, Wale-Ale, Wali, Lupia, Langkoroni, Labone, Kondongia, hingga Liabalano.
Di balik kesuksesan tersebut, ada satu wilayah yang menjadi perhatian khusus dan atensi serius Bupati Muna, Bachrun, yaitu Daerah Irigasi Komba-komba. Proyek berskala besar ini sempat tertunda dalam verifikasi awal karena masalah teknis penutupan aplikasi SIPURI saat kelengkapan dokumen sedang diproses.
Namun, Bupati Bachrun tidak tinggal diam. Merespons kendala tersebut, ia langsung menginstruksikan Dinas PUPR untuk melakukan gerak cepat dan berkoordinasi intensif dengan pihak BWS.
Mengingat total kebutuhan anggaran Desa Komba-komba mencapai Rp 32 miliar, angka yang dinilai terlalu besar untuk dihabiskan dengan sisa waktu tahun anggaran berjalan, pihak BWS akhirnya melobi Pemerintah Pusat agar anggaran tersebut dikucurkan secara bertahap.
"Hasil koordinasi, diputuskan pengalokasiannya dilakukan bertahap. Untuk tahun 2026 ini akan dikucurkan awal sebesar Rp 8 miliar, sementara sisanya akan dituntaskan pada periode 2027–2028," pungkas Mustajab optimistis. (HL)
0 Komentar