Keputusan naiknya iuran bulanan tersebut, dinilai tidak memiliki dasar yang jelas dan kurang di sosialisasikan kepada anggota. Seharusnya, pengurus baru mengevaluasi atau meninjau ulang iuran bulanan anggota PGRI Muna, bukan melanjutkan, kata Laksamana Oha, dikutip dari sultra.tribunnews.com.
Menanggapi hal itu, Ketua PGRI Muna, Muhammad Awal, menyampaikan, kenaikan iuran bulanan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Muna ditetapkan berdasarkan mekanisme organisasi.
Kenaikan ini, ditetapkan oleh pengurus lama melalui Konferensi kerja PGRI Kabupaten Muna tahun 2020 silam dan dihadiri Ketua PGRI Sulawesi Tenggara, ungkap Muhammad Awal.
Terkait dengan kurangnya sosialisasi, Muhammad Awal menimpali, bahwa hal itu keliru, karena keputusan iuran bulanan anggota PGRI ikut dihadiri seluruh pengurus cabang dan telah disosialisasikan pada 21 cabang.
"Boleh jadi, saat sosialisasi ada beberapa anggota yang tidak hadir. Sehingga tidak mengetahui kenaikan iuran, ucap Ketua PGRI Muna.
Kepala UPTD SMPN 1 Watopute ini juga mengemukakan, pada prinsipnya, naiknya iuran bulanan anggota PGRI Muna tidak perlu dipersoalkan. Pasalnya menurut dia, iuran tersebut untuk keperluan organisasi secara utuh. "Yang mesti kita bahas hari ini adalah bagaimana organisasi (PGRI) Muna menjadi lebih baik kedepan, jelasnya.
Kendati demikian, Muhammad Awal juga melihat, kritik dan saran yang datang dari anggota itu wajar-wajar saja sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya organisasi. "Atas dasar inilah, mengenai iuran PGRI akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada anggota, ujar dia pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Terakhir, Muhammad Awal mengimbau kepada seluruh anggota PGRI Muna untuk tetap menjaga solidaritas dan merawat kebersamaan. Karena yang dapat memajukan PGRI Muna, hanyalah anggota. (HL)
0 Komentar