Kebijakan strategis ini disampaikan langsung oleh Tim BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rony, saat memberikan materi sosialisasi di SMKN 1 Muna pada Sabtu (18/7/2026). Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang transparansi publik sekaligus memacu daya saing sekolah di era digital.
Selama ini, penggunaan dana BOS untuk sektor eksternal seperti media sering kali memicu keraguan di tingkat manajemen sekolah karena kekhawatiran akan pemeriksaan administrasi.
Namun, Dikbud Sultra menegaskan bahwa publikasi justru instrumen penting agar masyarakat mengetahui aktivitas, prestasi, dan perkembangan riil di satuan pendidikan.
Bagaimana mekanisme Pertanggungjawaban Keuangannya?
Untuk memastikan transparansi dan legalitas pengelolaan dana, Rony secara eksplisit menekankan mekanisme pelaporan dibuat tetap akuntabel namun praktis yaitu, pertanggungjawaban keuangan dapat diverifikasi secara sah melalui bukti tayangan berita (print out atau kliping media) yang melampirkan produk publikasi terkait.
Mengenai besaran biaya, Rony menjelaskan jika besaran biaya jasa publikasi diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan antara pihak Kepala Sekolah dengan media mitra.
Namun begitu, ia juga mengingatkan agar penentuan tarif tetap menyesuaikan kondisi keuangan kas sekolah. "Soal besaran biaya saya rasa tinggal disesuaikan saja, tergantung kemapuan sekolah, kata Rony.
Kebijakan ini amat positif terhadap peningkatan Citra Sekolah (Branding). Sekolah, utamanya SMK dan SMA kini dapat memanfaatkan media sebagai panggung untuk memamerkan inovasi, program unggulan, maupun karya keterampilan siswa mereka ke tingkat regional dan nasional.
Kebijakan ini juga membuka ruang kolaborasi yang sehat antara dunia pendidikan dan media massa. Media bertindak sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi positif, sementara sekolah mendapatkan publikasi yang terukur.
0 Komentar