Muna, Sulawesi Tenggara– Di tengah kondisi perekonomian lokal yang terbilang stabil sepanjang tahun 2025, Kabupaten Muna diprediksi akan menghadapi situasi yang tidak mudah memasuki tahun anggaran 2026. Penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan menjadi sorotan, terutama karena akan berdampak langsung pada non-kegiatan fisik di Daerah.
Stabilitas ekonomi Muna sepanjang 2025, terlihat dari berjalannya roda usaha di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Sejumlah rumah makan melaporkan bahwa pendapatan mereka tergolong aman dan tetap ramai pengunjung hingga menjelang akhir tahun.
Namun, kondisi ini terancam berubah seiring dengan hasil penyerahan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2026 oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Muna kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna waktu lalu.
Dampak Penurunan Anggaran
Penurunan jumlah APBD tahun 2026 mencapai Rp 129 Miliar, sehingga sisa APBD yang disetujui Dewan menjadi Rp 1,061 Triliun. Berkurangnya dana transfer dari pusat menjadi penyebab utama anjloknya anggaran ini.
Konsekuensi paling nyata dari pengurangan ini adalah dipastikannya tidak akan ada pembangunan infrastruktur atau kegiatan fisik baru yang signifikan tahun depan.
Fokus anggaran dipastikan hanya akan bergeser pada belanja wajib seperti gaji pegawai (PNS dan P3K) dan kegiatan wajib lainnya, sehingga kegiatan non-fisik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan efisiensi besar-besaran.
Pandangan Bupati Muna: Realistis dan Fokus Program Prioritas
Menanggapi kondisi ini, Bupati Muna, H. Bachrun, meminta masyarakat untuk bersikap realistis dalam menerima kondisi keuangan Daerah pada tahun 2026.
Bupati Muna mengakui bahwa pengurangan anggaran dari pusat merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintahannya. Namun, Ia menegaskan bahwa pemerintah Daerah akan tetap berupaya keras untuk menjaga jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.
Bachrun mengajak: "Kita harus realistis (mengenai kondisi keuangan Daerah). Bagi saya ini tantangan. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran Pemda Muna akan keterbatasan anggaran yang ada.
Fokus Program Prioritas: Meskipun alokasi untuk infrastruktur fisik terpotong, Pemda Muna akan berupaya memaksimalkan program-program yang menjadi skala prioritas sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
Prioritas pembangunan Kabupaten Muna pada tahun 2026 direncanakan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mengembangkan produktivitas, swasembada pangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi dalam menyusun rencana pembangunan Daerah, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Muna.
Langkah ke Depan
Gambaran APBD 2026 yang lebih ramping ini menuntut Pemda Muna untuk lebih efisien dan inovatif dalam menjalankan program kerjanya.
Selain mengandalkan APBD yang ada, langkah strategis lain yang ditempuh Pemda Muna adalah mengoptimalkan koneksi di pusat dan mengusulkan program pembangunan di Kementerian. Seperti program jalan Inpres Jalan Daerah (IJD), untuk menjamin pembangunan infrastruktur yang telah dijanjikan tetap berjalan. (HL)
0 Komentar