Wacana pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara La Ode Tariala kini hangat menjadi perbincangan di ruang publik serta sorotan di beberapa kalangan.
Isu demikian, pasca DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi tenggara, secara resmi mengusulkan Syahrul said sebagai Ketua DPRD Sultra menggantikan La Ode Tariala.
Usulan itu diketahui lewat surat yang beredar bernomor 134 – SI/DPW Nasdem/ Sultra/X/2025 pada tanggal 30 Oktober 2025.
Surat yang ditandatangani Ketua DPW Partai Nasdem Sultra Ali Mazi dan Sekretarisnya Muh. Tahir La Kimi meminta pergantian Ketua DPRD dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sultra.
Pemuda Sultra, Rasmin Jaya ikut angkat bicara terkait wacana pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara La Ode Tariala. Baginya, proses PAW tersebut dinilai janggal dan sangat bermuatan kepentingan segelintir pihak.
"Bagi kami sebagai pemuda melihat proses PAW tidak berdasar sebab prospek kerja yang di lakukan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara La Ode Tariala sudah cukup maksimal serta selalu terbuka dengan semua kalangan yang ingin menyampaikan aspirasi," Bebernya.
Ia membeberkan, jika salah satu yang menjadi alasan PAW adalah kinerja maka itu sangat bertolak belakang dengan apa yang di lakukan oleh La Ode Tariala selama ini. Ia cukup pro aktif dalam menyerap setiap saran, masukan bahkan kritikan atas apa yang menjadi polemik yang terjadi di Sulawesi Tenggara.
Meski ia bukan satu satunya pemegang otoritas untuk mengambil sebuah keputusan dalam penyelesaian masalah tetapi dengan langkah konkret yang di ambil selama ini cukup menunjukkan sebuah ketulusan, keseriusan dan komitmen untuk menjalankan amanah rakyat.
"Kita pikir, bukan hanya La Ode Tariala hari ini yang menjadi sorotan atas Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan DPRD Sultra, tetapi gonjang ganjing ini ikut menjadi gempa politik di internal partai Nasdem bahkan di DPRD Sulawesi Tenggara yang berjumlah 45 orang," Tegasnya.
Ia tidak hanya akan terjadi kepada La Ode Tariala tetapi ini menyangkut kredibilitas, integritas, dan marwah Partai Politik Nasdem serta institusi dan lembaga DPRD Sulawesi Tenggara yang selama ini kita nilai sebagai rumah rakyat dan saluran aspirasi. Mereka roll model dari perjuangan aspirasi rakyat.
"Harusnya tak bisa kita kesampingkan soal nilai, hanya karena kepentingan terselubung yang tidak menyangkut kepentingan rakyat secara umum," Tegasnya.
Sebelumnya La Ode Tariala resmi dilantik pada Senin, 7 Oktober 2024 sebagai ketua DPRD Sulawesi Tenggara. Tentu kami menilai, di lantiknya bukan tanpa dasar tetapi melihat sepak terjang, track record, gebrakan, dan terobosan cukup menjadi penilaian yang cukup kongkret untuk menahkodai DPRD Sultra bahkan hari ini telah menjadi inspirasi untuk generasi muda atas pencapaian selama ini.
Berkat perjuangan, dan doa serta dukungan, ia mampu
membuktikan bahwa asal-usul dan latar belakang keluarga bukanlah penghalang untuk meraih impian, justru menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Ia menjadi wakil rakyat dengan latar belakang anak petani, sesuatu yang jarang ditemui di kursi-kursi legislatif. Dan itu kami apreasiasi sebagai generasi muda.
Meski demikian, Rasmin Jaya ini merasa khawatir akan adanya wacana proses PAW La Ode Tariala sebab ini akan memunculkan polarisasi dan chaos politik antar berbagai elemen dan simpatisan.
"Analis saya, Wacana PAW kami nilai bermuatan kepentingan dan sangat janggal. Ini berpotensi terjadi gempa politik yang akan kisruh dan carut marut di internal Nasdem dan DPRD Sultra bahkan chaos dan polarisasi terjadi di elemen masyarakat," Bebernya.
Proses pergantian pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara ini tak bisa hanya di liat bahkan di anggap sepele. Ini akan membuka kotak pandora tentang permainan segelintir elit yang mengesampingkan kepentingan rakyat.
"Elit politik bicara kepentingan diri sendiri itu sangat konyol di tengah krisis kepercayaan dan polemik rakyat. Biarkan publik yang menilai," Tegasnya.
Baginya La Ode Tariala perlu membela diri jika itu merasa tidak adil dan di kriminalisasi maka ia perlu mempertahankan diri sebab ini menyangkut harkat, martabat serta integritas.
Ia membeberkan, meski partai politik memiliki kebijakan dan mekanisme tersendiri dalam pengambilan keputusan tetapi harus rill dan tidak bisa bermuatan kepentingan pribadi apa lagi kehendak pribadi, sebab ini akan sangat berbahaya, yang menyebabkan situasi politik tidak stabil dan berisiko yang tidak percaya lagi dengan lembaga yang sangat di hormati rakyat.
Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik, yang dapat memicu lebih banyak protes dan ketidakstabilan bukan hanya politik tetapi sosial, ekonomi.
"Kita butuh daulat Rakyat bukan daulat partai politik, sebab ia di pilih mewakili kepentingan masyarakat secara luas bukan hanya partai di mana itu hanya sebagai kendaraan dan instrumen memperjuangkan aspirasi rakyat.
0 Komentar