MUNA – Dugaan praktik monopoli dan kongkalikong dalam penyaluran komoditas pangan kembali mencuat. Kali ini, Kantor Bulog Cabang Muna menjadi sorotan tajam setelah terendus adanya skandal penyaluran Minyak Goreng Komersial merek Befood yang dinilai tebang pilih dan sarat akan aroma nepotisme.
Pihak kepolisian kini didesak untuk segera turun tangan menyelidiki sistem distribusi di lembaga penjamin pangan tersebut.
Ketimpangan ini bermula pada tanggal 1 Juni 2026. Di saat masyarakat dan mayoritas mitra Rumah Pangan Kita (RPK) mengira aktivitas pelayanan libur, sebuah manuver sepihak diduga terjadi di gudang Bulog Muna.
Dua RPK yang disinyalir milik keluarga dekat oknum pejabat internal Bulog, dilaporkan mendapat "karpet merah". Tak tanggung-tanggung, keduanya diguyur jatah minyak goreng sebanyak 550 dos. Akibat penggelontoran kuota jumbo yang tidak wajar ini, puluhan RPK lainnya terpaksa gigit jari karena kehabisan stok.
Ironisnya, praktik ini dibumbui dengan dugaan kebohongan publik oleh oknum internal.
"Saat RPK lain datang menanyakan stok barang di hari yang sama, Kepala Bagian Pelayanan berinisial R berdalih bahwa tidak ada pelayanan karena hari libur," ungkap seorang sumber yang identitasnya minta dirahasiakan.
Misteri di balik penyaluran "senyap" ini semakin diperkuat oleh pernyataan yang bertolak belakang dari pucuk pimpinan Bulog Cabang Muna. Saat dikonfirmasi awal mengenai insiden 1 Juni tersebut, Kepala Bulog (Kabulog) Muna justru membantah adanya hari libur.
"Bulog tidak mengenal hari libur. Semua tanggal di kalender berwarna hitam," tegas Kabulog, seolah melegitimasi aktivitas bongkar muat di hari merah tersebut.
Namun, sikap kooperatif itu mendadak berubah drastis sehari setelahnya. Ketika awak media mengantongi fakta baru terkait dugaan nepotisme, di mana aliran ratusan dos minyak tersebut diduga kuat mengalir ke lingkaran keluarga pejabat, Kabulog Muna mendadak enggan memberikan keterangan secara transparan melalui WhatsApp.
"Kalau mau konfirmasi, datang di kantor," cetusnya ketus, memutus akses komunikasi digital. Sikap defensif ini dinilai sangat ironis di tengah era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi yang seharusnya mempermudah ruang konfirmasi publik.
Mendesak Penyelidikan Aparat Penegak Hukum
Sikap tertutup dan dalih yang berubah-ubah ini menyisakan pertanyaan besar: Ada apa di balik dinding kantor Bulog Muna? Mungkinkah ada konspirasi terstruktur untuk memperkaya kelompok tertentu di tengah kebutuhan masyarakat?
Pihak Bulog Muna dipastikan tidak akan bisa mengelak dengan mudah. Pasalnya, data catatan manifest distribusi menunjukkan bukti otentik secara nyata bahwa kuota besar tersebut memang mengalir ke dua RPK "istimewa" tersebut.
Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Penyelidikan mendalam sangat diperlukan untuk membongkar kebenaran di balik dugaan monopoli ini, demi memastikan hak-hak mitra RPK kecil dan masyarakat umum tidak ditumbangkan oleh kepentingan nepotisme segelintir oknum. (HL)
0 Komentar