Kepala Dinas DLH Muna, LM. Yakub, menegaskan bahwa akar masalah bukan terletak pada lemahnya kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui instansi teknis, melainkan pada rendahnya kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam membuang sampah.
Menurut Yakub, tim lapangan DLH telah bekerja maksimal menyisir kota. Namun, kerja keras tersebut patah oleh perilaku warga yang abai aturan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), warga dilarang keras membuang sampah mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WITA karena pada pagi hari armada pengangkut mulai bergerak membersihkan kota.
"Anehnya, baru beberapa menit sampah diangkut dan bak dibersihkan, warga langsung buang sampah lagi. Seketika bak penampung penuh kembali di siang hari. Sosialisasi sampai tingkat kelurahan seperti angin lalu," cetus LM. Yakub dengan nada kecewa, Kamis (16/7).
Tak hanya soal jadwal, Yakub juga menyoroti mentalitas warga terkait retribusi pelayanan kebersihan yang sangat memprihatinkan.
Ironisnya, hanya dibebankan biaya Rp 20 ribu per bulan, namun mayoritas warga justru menolak membayar. "Lucu, sampahnya mau diangkut, tapi bayar retribusi tidak mau. Data kami mencatat lebih banyak yang menunggak daripada yang taat bayar," ujarnya.
DLH juga kerap mendapati bak penampung dipenuhi dahan kayu, gedebok pisang, hingga barang bekas seperti spring bed dan sofa rusak. Padahal, jenis sampah tersebut secara regulasi bukan kewajiban DLH untuk mengangkutnya.
Meskipun armada dipaksa mengangkut sampah-sampah besar tersebut demi estetika kota, DLH Muna mengingatkan bahwa kebersihan kota tidak akan pernah terwujud jika masyarakat terus bersikap acuh tak acuh, kata Yakub.
"Jika warga bisa tertib dan membuang sampah sesuai jadwal yakni setelah pukul 18.00 WITA, DLH memastikan wajah Kota Raha akan bersih dari kepungan sampah di siang hari, pungkasnya. (HL)
0 Komentar