Alih-alih menggunakan fasilitas dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dibiayai uang rakyat, rombongan kementerian justru diboyong menggunakan jet pribadi mewah berwarna hijau tua dengan logo mencolok: ASR 87.
Kode tersebut merujuk langsung pada sang pemilik, Andi Sumangerukka (ASR), Gubernur Sulawesi Tenggara yang saat ini menduduki takhta sebagai salah satu kepala daerah tertajir di Indonesia.
Bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, gaya hidup dan kekuatan finansial ASR memang bukan rahasia lagi. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, kekayaan mantan Pangdam XIV/Hasanuddin ini menembus angka fantastis, yakni lebih dari Rp 623 miliar.
Angka di atas setengah triliun ini menempatkannya sebagai gubernur terkaya kedua di Indonesia. Saking melimpahnya pundi-pundi rupiah yang dimiliki, purnawirawan jenderal bintang dua ini berulang kali menegaskan di berbagai kesempatan bahwa dirinya tidak pernah mengambil gaji selama menjabat sebagai gubernur. Sebuah langkah filantropis yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir elite yang sudah "selesai" dengan urusan isi dompetnya.
Pertanyaan besarnya: Wajarkah kekayaan seorang pensiunan militer melesat secepat itu?
Jika hanya mengandalkan pensiunan tentara atau gaji birokrat, angka ratusan miliar tentu menjadi tanda tanya besar. Namun, mari bedah faktanya. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, bahkan tak sampai satu tahun, LHKPN mencatat kekayaan ASR melonjak drastis hingga lebih dari Rp 40 miliar.
Lonjakan ini menemukan jawabannya pada gurita bisnis yang digeluti sang gubernur. ASR diketahui memiliki kepemilikan saham dan kendali di sektor pertambangan, komoditas hasil tambang yang memang tengah menjadi primadona di bumi Sulawesi. Sektor ekstraktif inilah yang menjadi mesin uang utama, mendongkrak kekayaannya ke level yang sulit ditandingi pejabat daerah lainnya.
Keputusan ASR menggunakan jet pribadi "ASR 87" miliknya ketimbang Jet dinas Pemprov saat menyambut pejabat pusat memicu dua perspektif tajam:
Sisi Positif: Langkah ini dinilai menghemat anggaran daerah (APBD) karena operasional penyambutan pejabat VIP ditanggung langsung dari kantong pribadi sang gubernur.
Sisi Kritis: Penggunaan simbol kekayaan pribadi yang mencolok (seperti jet berlabel nama sendiri) di tengah agenda negara mempertegas besarnya pengaruh oligarki lokal dan modal personal dalam lanskap politik kedinasan saat ini.
Wajar atau tidak wajar, kekayaan Andi Sumangerukka adalah sebuah realitas keras. ASR membuktikan bahwa di era modern ini, kekuatan politik di daerah kerap kali berjalan beriringan dengan kekuatan kapital yang raksasa.
Penulis: Hasrul Liana
0 Komentar