Insiden tersebut berpusat pada sikap Kepala Desa Liangkobori, Farlin, yang dinilai gagal memahami posisinya dalam hierarki kepemimpinan.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan saat pertunjukan budaya berlangsung, terlihat pemandangan yang dianggap tidak patut dipertontonkan. Kepala Desa Liangkobori tampak secara agresif mengambil posisi tepat di tengah-tengah antara Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka dan Bupati Muna, Bachrun.
Posisi Kades yang terlalu "mepet" dengan Gubernur Sultra menciptakan pembatasan ruang gerak yang nyata. Akibatnya, Bupati Muna tampak kesulitan dan canggung untuk berinteraksi langsung serta berkoordinasi dengan sang Gubernur selama acara berlangsung.
"Ini bukan sekedar posisi duduk atau berdiri, ini menyangkut tata krama, etika birokrasi, dan kepatutan antara atasan dan bawahan. Sangat tidak elok dilihat publik," ujar salah satu pengunjung yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan tajam tidak hanya tertuju pada sang Kades, melainkan juga pada kinerja tim protokoler yang bertugas. Dalam momentum formal dan sakral berskala regional tersebut, protokoler dianggap lalai dan kurang sigap dalam mengatur blocking atau posisi para pejabat sesuai dengan standar tata tertib kepemerintahan (tata tempat).
Seharusnya, protokoler mengamankan ruang komunikasi antara Gubernur dan Kepala Daerah (Bupati) agar koordinasi kepemimpinan tetap berjalan harmonis di depan publik, bukan justru membiarkan kepala desa memotong jalur tersebut.
Jika fenomena "off-side" etika seperti ini dibiarkan tanpa teguran, dikhawatirkan akan membawa dampak buruk jangka panjang, seperti penurunan tatakrama yaitu merusak tatanan hubungan kerja berjenjang yang menghormati struktur jabatan, menjadi contoh negatif bagi kepala-kepala desa atau pejabat tingkat bawah lainnya untuk bertindak serupa demi panggung personal.
Selain itu, ini juga bisa saja menjadi citra buruk di mata pusat. Mengingat acara ini menjadi perhatian nasional, ego sektoral atau sikap kurang beretika oknum lokal dapat menurunkan wibawa birokrasi daerah.
Struktur pemerintahan dibentuk atas dasar aturan dan etika yang baku. Kades Liangkobori, Farlin, semestinya sadar betul bahwa ia berada di sana hanya sebagai Kepala Desa, bukan sebagai figur utama. Publik kini menunggu apakah ada evaluasi tegas dari pembina aparatur desa terkait insiden memalukan ini atau tidak.
Saat dihubungi lewat nomor WhatsApp nya, Kepala Dinas Pembinaan masyarakat dan Desa (PMD) 'Fajar Wunanto' belum ada tanggaban mengenai hal ini dan juga penggunaan 'Tongkat Komando' Kades Liangkobori. (HL)
0 Komentar