PROBOLINGGO- Peran sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini semakin krusial. Tidak lagi sekedar menjadi penerima manfaat, pihak sekolah kini memegang wewenang penuh sebagai pengawas utama untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa benar-benar memenuhi standar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki otoritas penuh untuk mengajukan komplain, bahkan menolak kiriman makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila ditemukan kualitas yang tidak sesuai standar maupun tidak layak konsumsi.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Zulhas saat melakukan peninjauan langsung ke MAN 2 dan SMAN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat (24/4/2026).
"Kalau makanan yang dikirim tidak sesuai standar, kepala sekolah bisa komplain. Sekali, dua kali, tiga kali, bisa ditutup SPPG-nya," ujar Zulhas di sela-sela peninjauannya.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan juga mengecek langsung menu MBG yang diberikan kepada para siswa. Ia menekankan agar pihak sekolah tidak perlu ragu untuk bersikap tegas dalam menolak makanan yang dinilai tidak layak.
Menurut Zulhas, pengawasan ketat ini menjadi urgensi karena program MBG berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak. Oleh karena itu, kualitas makanan harus dijaga dengan sangat ketat dan tidak bisa dikompromikan.
Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem kontrol yang lebih baik di lapangan, sekaligus memastikan bahwa setiap porsi makanan yang sampai ke meja siswa benar-benar bergizi, sehat, dan aman dikonsumsi. (Red)
0 Komentar